Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Entertainment 2026: Syarat Wajib agar Biaya Marketing Anda Tidak Dikoreksi Fiskal

Sebuah restoran fine dining di Seminyak mengeluarkan Rp640.000.000 dalam setahun untuk pemasaran: paid ads di media sosial, endorsement influencer, cetak menu dan brosur, sponsorship event, serta menjamu tamu korporat dan agen travel. Semua tercatat rapi di pembukuan komersial, semua ada bukti bayarnya. Namun saat pemeriksaan pajak, Rp410.000.000 di antaranya dikoreksi fiskal positif. Alasannya bukan karena pengeluarannya fiktif, bukan pula karena tidak ada kaitannya dengan usaha. Alasannya jauh lebih sederhana: daftar nominatifnya tidak dibuat.

Ini adalah salah satu temuan pemeriksaan yang paling sering terjadi dan paling mudah dihindari. Biaya promosi dan entertainment memang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan — tetapi dengan syarat administratif tambahan yang tidak berlaku pada jenis biaya lain. Artikel ini menjelaskan apa itu daftar nominatif, apa saja yang wajib dicantumkan, mana pengeluaran yang termasuk dan tidak termasuk, serta bagaimana menyusunnya secara praktis sepanjang tahun agar tidak panik menjelang pelaporan SPT.

Dasar Hukum dan Logika di Baliknya

Ketentuan mengenai biaya promosi diatur dalam PMK Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Sementara kewajiban daftar nominatif untuk biaya entertainment atau jamuan sudah lebih dulu ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986, dan ditegaskan kembali dalam praktik pemeriksaan hingga sekarang. SE-9/PJ/2010 memberikan penyeragaman format daftar nominatif biaya promosi.

Mengapa perlakuan khusus ini ada? Karena promosi dan entertainment adalah dua kategori biaya yang paling mudah disalahgunakan. Pengeluaran pribadi pemilik — makan malam keluarga, liburan, hadiah untuk kerabat — sangat gampang diselipkan ke pos ini. Daftar nominatif memaksa wajib pajak menyebutkan siapa penerimanya, berapa nilainya, dan dalam rangka apa. Dengan begitu DJP memiliki jejak yang dapat ditelusuri dan diuji silang.

Konsekuensinya tegas: bila daftar nominatif tidak dibuat atau dibuat tidak lengkap, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pemeriksa akan melakukan koreksi fiskal positif sebesar nilai biaya yang tidak didukung daftar nominatif, dan atas tambahan penghasilan kena pajak itu dikenakan pokok pajak plus sanksi.

Apa Saja yang Termasuk Biaya Promosi

Menurut PMK 02/PMK.03/2010, biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan untuk memperkenalkan atau menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan.

Cakupannya luas dan mencakup, antara lain:

Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan media lainnya — termasuk iklan digital di Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, dan platform sejenis yang kini mendominasi anggaran pemasaran bisnis di Bali.

Biaya pameran produk, termasuk sewa booth, dekorasi, dan biaya partisipasi dalam trade show atau travel fair.

Biaya pengenalan produk baru, seperti soft launching, product sampling, atau tasting event.

Biaya sponsorship yang berkaitan langsung dengan promosi produk — misalnya menjadi sponsor turnamen olahraga, festival budaya, atau event komunitas dengan penempatan logo dan aktivasi merek.

Biaya endorsement dan kerja sama dengan influencer, yang kini menjadi pos signifikan bagi bisnis hospitality, kuliner, dan retail di Bali.

Yang tidak termasuk biaya promosi: pemberian dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan promosi produk, serta pemberian imbalan yang sifatnya merupakan bentuk gratifikasi atau tidak wajar.

Apa Saja yang Termasuk Biaya Entertainment

Biaya entertainment, representasi, jamuan, dan sejenisnya adalah pengeluaran untuk menjamu relasi bisnis dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Contohnya: makan bersama calon klien, menjamu agen travel yang berkunjung, biaya golf bersama mitra bisnis, atau akomodasi tamu bisnis.

Syaratnya sama: benar-benar dikeluarkan, berhubungan dengan kegiatan usaha, dan didukung daftar nominatif.

Perhatikan bahwa sejak berlakunya ketentuan mengenai natura dan kenikmatan dalam UU HPP dan PMK 66/2023, sebagian pengeluaran yang dulu dikelompokkan sebagai entertainment kini bisa jatuh ke kategori natura atau kenikmatan bagi karyawan — yang memiliki perlakuan pemotongan PPh 21 tersendiri. Membedakan keduanya penting: jamuan untuk relasi bisnis eksternal masuk entertainment dengan daftar nominatif, sementara fasilitas untuk karyawan sendiri mengikuti aturan natura dan kenikmatan.

Isi Daftar Nominatif: Kolom yang Wajib Ada

Daftar nominatif bukan sekadar rekap total. Ia harus rinci per transaksi. Berdasarkan SE-9/PJ/2010 dan praktik pemeriksaan, kolom yang wajib tersedia adalah:

Nomor urut — agar dapat dirujuk silang dengan bukti pendukung.

Tanggal pengeluaran.

Nama dan tempat penerima pembayaran — misalnya nama vendor iklan, nama restoran tempat jamuan berlangsung, atau nama penyelenggara pameran.

Bentuk dan jenis biaya — misalnya iklan digital, cetak brosur, jamuan makan, sponsorship event.

Besarnya biaya dalam Rupiah.

Nomor Pokok Wajib Pajak penerima, bila penerima adalah wajib pajak dalam negeri.

Keterangan mengenai jenis dan jumlah penghasilan yang diharapkan diperoleh, atau tujuan promosi tersebut.

Untuk biaya entertainment, tambahan penting: identitas relasi bisnis yang dijamu — nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usahanya. Inilah kolom yang paling sering dikosongkan dan paling sering menjadi dasar koreksi.

Contoh Format Praktis

Sebuah baris daftar nominatif yang lengkap kira-kira berbunyi begini:

No. 12 — 14 Maret 2026 — PT Kreatif Media Nusantara, Denpasar — NPWP 01.234.567.8-901.000 — Jasa produksi konten dan pemasangan iklan digital kampanye high season — Rp45.000.000 — Ditujukan untuk meningkatkan okupansi periode Juli–Agustus 2026, target peningkatan reservasi 20%.

Dan untuk entertainment:

No. 27 — 3 April 2026 — Restoran Bumbu Bali, Nusa Dua — Jamuan makan malam — Rp6.800.000 — Relasi: Bapak Andreas Wibowo, Director of Sales, PT Wisata Anugerah Tour (biro perjalanan wisata) beserta 3 staf — Dalam rangka pembahasan kontrak kerja sama penempatan grup tur tahun 2026.

Perhatikan bahwa keduanya menjawab pertanyaan yang sama: siapa penerimanya, berapa, dan untuk apa. Deskripsi generik seperti “biaya marketing” atau “entertain klien” hampir pasti tidak akan diterima.

Kapan dan Bagaimana Daftar Nominatif Dilampirkan

Daftar nominatif dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan implementasi Coretax DJP, lampiran ini disampaikan dalam format digital mengikuti tata cara pelaporan yang berlaku.

Yang perlu digarisbawahi: daftar nominatif dibuat untuk seluruh tahun pajak, bukan hanya untuk transaksi besar. Tidak ada ambang batas minimum yang membebaskan wajib pajak dari kewajiban ini. Pengeluaran promosi Rp500.000 pun secara teknis harus masuk daftar.

Karena itu strategi yang realistis adalah menyusunnya seiring berjalannya tahun, bukan sekaligus di bulan Maret. Praktik yang berhasil di banyak klien: tambahkan kolom khusus di sistem pencatatan akuntansi, dan jadikan pengisian keterangan relasi sebagai syarat sebelum reimbursement disetujui. Staf yang mengajukan klaim jamuan harus menuliskan nama dan perusahaan tamunya sejak awal — jauh lebih mudah daripada mengingat-ingat sembilan bulan kemudian.

Hubungan dengan Kewajiban Pemotongan PPh

Satu hal yang sering luput: daftar nominatif dan kewajiban pemotongan PPh adalah dua kewajiban terpisah yang sama-sama harus dipenuhi.

Pembayaran jasa periklanan kepada perusahaan dalam negeri umumnya menjadi objek PPh Pasal 23 atas jasa. Pembayaran endorsement kepada influencer orang pribadi umumnya menjadi objek PPh Pasal 21 atas imbalan sehubungan dengan jasa. Pembayaran iklan kepada platform luar negeri berpotensi menjadi objek PPh Pasal 26 dan/atau memicu kewajiban PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.

Bila Anda mencantumkan pengeluaran di daftar nominatif tetapi tidak melakukan pemotongan yang seharusnya, Anda justru memberi peta yang sangat jelas kepada pemeriksa tentang di mana kewajiban pemotongan Anda terlewat. Karena itu daftar nominatif sebaiknya disusun bersamaan dengan rekonsiliasi objek pemotongan — bukan sebagai dokumen terpisah yang baru dibuat di akhir tahun.

Kesalahan yang Paling Sering Ditemukan

Tidak membuat daftar sama sekali. Masih sangat umum, terutama pada usaha yang belum pernah diperiksa. Risikonya seluruh biaya promosi dan entertainment dikoreksi.

Membuat daftar tetapi hanya berisi total per bulan. Rekapitulasi bukan daftar nominatif. Yang diminta adalah rincian per transaksi dengan identitas penerima.

Mengosongkan kolom identitas relasi pada biaya entertainment. Ini kolom paling krusial. Tanpa nama dan perusahaan tamu, tidak ada cara membuktikan jamuan itu berkaitan dengan usaha.

Mencampur pengeluaran pribadi. Makan malam keluarga, oleh-oleh liburan pemilik, atau hadiah kepada kerabat yang diselipkan ke pos entertainment akan terlihat begitu daftar nominatif disusun jujur. Lebih baik dipisahkan sejak awal sebagai pengeluaran non-deductible daripada berisiko dianggap tidak benar.

Tidak menyimpan bukti pendukung. Daftar nominatif harus dapat ditelusuri ke invoice, struk, kontrak, faktur pajak, dan bukti bayar. Daftar tanpa dokumen pendukung tetap lemah.

Melupakan iklan digital ke platform luar negeri. Karena pembayarannya lewat kartu kredit dan tanpa faktur formal Indonesia, pengeluaran ini sering tidak masuk daftar. Padahal nilainya bisa sangat besar dan justru menarik perhatian pemeriksa.

Cara Menyusun Sistemnya Sejak Sekarang

Buat kode akun terpisah untuk biaya promosi dan biaya entertainment di bagan akun Anda. Jangan menggabungkannya ke akun “biaya operasional lain-lain”. Pemisahan memudahkan ekstraksi data saat menyusun daftar.

Terapkan formulir klaim yang memaksa kelengkapan. Reimbursement jamuan tidak diproses sebelum kolom nama tamu, perusahaan, dan tujuan pertemuan terisi. Kebijakan sederhana ini menyelesaikan sekitar delapan puluh persen masalah.

Lakukan rekonsiliasi triwulanan antara akun promosi dan entertainment dengan daftar nominatif berjalan, sekaligus dengan daftar objek pemotongan PPh 21, 23, dan 26. Selisih yang ditemukan tiga bulan sekali jauh lebih mudah ditelusuri daripada selisih setahun penuh.

Arsipkan bukti secara digital dengan penamaan file yang merujuk nomor urut daftar nominatif. Saat pemeriksa meminta bukti transaksi nomor 47, Anda bisa menemukannya dalam hitungan detik — dan kesan profesionalisme itu berpengaruh pada jalannya pemeriksaan.

Terakhir, tinjau kewajaran nilainya. Biaya promosi yang proporsinya tidak wajar terhadap omzet, atau biaya entertainment yang melonjak tanpa kenaikan penjualan, akan memicu pertanyaan. Siapkan penjelasan bisnisnya sebelum ditanya.

FAQ Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Entertainment

Apakah UMKM dengan PPh Final 0,5% juga wajib membuat daftar nominatif?

Wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenai PPh Final berdasarkan PP 55/2022 tidak menghitung penghasilan kena pajak dari selisih penghasilan dan biaya, sehingga daftar nominatif tidak berdampak pada perhitungan pajaknya. Namun bila usaha sudah beralih ke tarif umum atau memiliki penghasilan yang tidak final, kewajiban ini berlaku penuh. Membiasakan pencatatannya sejak awal memudahkan transisi.

Berapa batas minimal nilai transaksi yang harus masuk daftar nominatif?

Tidak ada ambang batas minimum dalam ketentuan. Secara teknis seluruh pengeluaran promosi dan entertainment harus tercatat. Dalam praktik, menyusun daftar secara berjalan sepanjang tahun jauh lebih realistis daripada merekonstruksinya di akhir periode.

Apakah biaya iklan di Google Ads dan Meta Ads masuk daftar nominatif?

Ya. Pengeluaran tersebut adalah biaya periklanan dan termasuk dalam cakupan biaya promosi. Cantumkan nama platform, tanggal, nilai dalam Rupiah setelah konversi, dan tujuan kampanye. Perhatikan pula potensi kewajiban PPh Pasal 26 dan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.

Bagaimana bila penerima pembayaran tidak memiliki NPWP?

Kolom NPWP diisi bila penerima adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki NPWP. Bila tidak memiliki, cantumkan identitas selengkap mungkin seperti nama, alamat, dan nomor identitas. Perlu diingat bahwa tarif pemotongan PPh terhadap penerima tanpa NPWP umumnya lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah hadiah untuk pelanggan termasuk biaya promosi?

Bergantung pada konteksnya. Hadiah yang diberikan dalam rangka promosi produk, misalnya melalui undian atau program loyalitas, umumnya dapat dikategorikan sebagai biaya promosi sepanjang tercatat dalam daftar nominatif. Perlu diperhatikan bahwa hadiah dan penghargaan dapat menjadi objek pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa sanksinya bila daftar nominatif tidak dibuat?

Tidak ada sanksi denda spesifik atas ketiadaan daftar nominatif. Konsekuensinya bersifat material: biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga terjadi koreksi fiskal positif. Atas tambahan pajak yang timbul dari koreksi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan UU KUP.

Apakah sponsorship acara adat atau keagamaan bisa dibiayakan?

Bila kontribusi tersebut memiliki unsur promosi yang jelas — misalnya penempatan merek, penyebutan sponsor, atau aktivasi produk — dan didukung dokumentasi serta daftar nominatif, umumnya dapat diperlakukan sebagai biaya promosi. Bila sifatnya murni sumbangan tanpa unsur promosi, perlakuannya mengikuti ketentuan sumbangan yang dapat dikurangkan, yang cakupannya terbatas pada jenis sumbangan tertentu yang diatur khusus.

Bagaimana membedakan entertainment dengan natura untuk karyawan?

Patokannya adalah penerima manfaatnya. Jamuan untuk relasi bisnis eksternal dalam rangka mendapatkan atau memelihara penghasilan diperlakukan sebagai biaya entertainment yang memerlukan daftar nominatif. Fasilitas, makanan, atau pemberian kepada karyawan sendiri mengikuti ketentuan natura dan kenikmatan yang memiliki perlakuan pemotongan PPh 21 tersendiri sesuai UU HPP dan PMK 66/2023.

Kesimpulan

Biaya promosi dan entertainment adalah pengeluaran yang sah dan dapat dikurangkan — tetapi hak itu bersyarat. Tanpa daftar nominatif yang rinci dan lengkap, biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kepentingan usaha tetap akan dikoreksi, dan perusahaan membayar pajak atas biaya yang sesungguhnya sudah keluar dari kas. Ini adalah kerugian yang sepenuhnya dapat dicegah.

Kunci pencegahannya bukan pada kecanggihan sistem, melainkan pada kebiasaan. Pisahkan akunnya, wajibkan pengisian identitas relasi di setiap klaim, rekonsiliasi setiap triwulan bersamaan dengan pengecekan kewajiban pemotongan PPh, dan arsipkan bukti secara tertata. Bila anggaran pemasaran Anda tahun ini signifikan — dan bagi bisnis pariwisata di Bali biasanya memang demikian — menata daftar nominatif sekarang jauh lebih murah daripada menghadapi koreksinya nanti.

---

Butuh bantuan terkait pajak atau laporan keuangan?

Tim Nyoman Tax siap membantu mulai dari konsultasi, pembukuan, pelaporan pajak, tax planning, hingga pendampingan pemeriksaan pajak.

📍 Bali – Indonesia
💬 Hubungi Nyoman Tax via WhatsApp: klik di sini untuk chat sekarang

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Apakah UMKM dengan PPh Final 0,5% juga wajib membuat daftar nominatif?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenai PPh Final berdasarkan PP 55/2022 tidak menghitung penghasilan kena pajak dari selisih penghasilan dan biaya sehingga daftar nominatif tidak berdampak pada perhitungan pajaknya. Namun bila usaha beralih ke tarif umum atau memiliki penghasilan yang tidak final, kewajiban ini berlaku penuh.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Berapa batas minimal nilai transaksi yang harus masuk daftar nominatif?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Tidak ada ambang batas minimum dalam ketentuan. Seluruh pengeluaran promosi dan entertainment secara teknis harus tercatat, sehingga menyusun daftar secara berjalan sepanjang tahun jauh lebih realistis daripada merekonstruksinya di akhir periode.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Apakah biaya iklan di Google Ads dan Meta Ads masuk daftar nominatif?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Ya. Pengeluaran tersebut termasuk biaya periklanan dalam cakupan biaya promosi. Cantumkan nama platform, tanggal, nilai dalam Rupiah setelah konversi, dan tujuan kampanye. Perhatikan pula potensi kewajiban PPh Pasal 26 dan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Bagaimana bila penerima pembayaran tidak memiliki NPWP?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Kolom NPWP diisi bila penerima adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki NPWP. Bila tidak memiliki, cantumkan identitas selengkap mungkin seperti nama, alamat, dan nomor identitas. Tarif pemotongan PPh terhadap penerima tanpa NPWP umumnya lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Apakah hadiah untuk pelanggan termasuk biaya promosi?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Hadiah yang diberikan dalam rangka promosi produk seperti melalui undian atau program loyalitas umumnya dapat dikategorikan sebagai biaya promosi sepanjang tercatat dalam daftar nominatif. Hadiah dan penghargaan dapat menjadi objek pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Apa sanksinya bila daftar nominatif tidak dibuat?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Tidak ada sanksi denda spesifik atas ketiadaan daftar nominatif, namun konsekuensinya material: biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga terjadi koreksi fiskal positif, dan atas tambahan pajak yang timbul dikenakan sanksi administrasi sesuai UU KUP.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Apakah sponsorship acara adat atau keagamaan bisa dibiayakan?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Bila kontribusi memiliki unsur promosi yang jelas seperti penempatan merek atau aktivasi produk dan didukung dokumentasi serta daftar nominatif, umumnya dapat diperlakukan sebagai biaya promosi. Bila sifatnya murni sumbangan tanpa unsur promosi, perlakuannya mengikuti ketentuan sumbangan yang dapat dikurangkan yang cakupannya terbatas.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Bagaimana membedakan entertainment dengan natura untuk karyawan?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Patokannya adalah penerima manfaatnya. Jamuan untuk relasi bisnis eksternal diperlakukan sebagai biaya entertainment yang memerlukan daftar nominatif. Fasilitas atau pemberian kepada karyawan sendiri mengikuti ketentuan natura dan kenikmatan yang memiliki perlakuan pemotongan PPh 21 tersendiri sesuai UU HPP dan PMK 66/2023.”
}
}
]
}