Lewati ke konten 
Ada satu insentif pajak di Indonesia yang nilainya sangat besar tetapi jarang dimanfaatkan: super tax deduction. Melalui fasilitas ini, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran vokasi dapat mengurangkan biaya sampai 200% dari biaya yang benar-benar dikeluarkan. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, pengurangannya bahkan bisa mencapai 300%.
Table of Contents
Bagi perusahaan yang sudah rutin menerima siswa SMK magang atau membiayai pengembangan produk sendiri, ini artinya biaya yang selama ini sudah dikeluarkan bisa memberi manfaat pajak berlipat. Sayangnya, banyak pemilik usaha tidak tahu fasilitas ini ada, atau tahu tetapi menganggap prosedurnya terlalu rumit sehingga tidak pernah mengurusnya.
Artikel ini menjelaskan dasar hukum super tax deduction, siapa yang berhak, kegiatan apa saja yang memenuhi syarat, bagaimana perhitungannya bekerja, dan langkah administratif yang harus dipenuhi agar fasilitas ini benar-benar bisa dinikmati dan tidak dikoreksi saat pemeriksaan.
Apa Itu Super Tax Deduction
Dalam perhitungan PPh Badan yang normal, biaya yang dikeluarkan perusahaan mengurangi penghasilan bruto sebesar nilai nominalnya. Keluar biaya Rp 100.000.000, maka penghasilan kena pajak berkurang Rp 100.000.000. Super tax deduction memutus logika itu dengan memberikan pengurangan tambahan di atas biaya riil.
Untuk kegiatan vokasi, pengurangan yang diberikan adalah paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Rinciannya adalah 100% berupa pengurangan biaya normal seperti biasa, ditambah 100% sebagai pengurangan tambahan yang merupakan insentifnya. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengurangan diberikan paling tinggi 300%, terdiri dari 100% biaya normal ditambah tambahan hingga 200%.
Angka tambahan inilah yang membuat fasilitas ini bernilai. Tambahan 100% atas biaya vokasi berarti perusahaan mendapat pengurangan penghasilan kena pajak sebesar nilai biaya, tanpa mengeluarkan uang tambahan apa pun. Dengan tarif PPh Badan 22%, tambahan pengurangan Rp 500.000.000 setara penghematan pajak Rp 110.000.000.
Dasar Hukum yang Perlu Diketahui
Landasan utama fasilitas ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang mengubah PP 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. PP inilah yang memperkenalkan pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan vokasi dan litbang.
Ketentuan teknis untuk kegiatan vokasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. PMK ini mengatur cakupan biaya, syarat perjanjian kerja sama, sampai format pelaporannya.
Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. PMK ini mengatur fokus dan tema litbang yang memenuhi syarat, tahapan pengurangan tambahan, serta mekanisme permohonan dan pelaporan.
Memahami bahwa fasilitas vokasi dan fasilitas litbang berada di bawah dua PMK yang berbeda itu penting, karena syarat dan prosedurnya juga berbeda. Perusahaan yang ingin memanfaatkan keduanya perlu memenuhi dua set persyaratan yang terpisah.
Fasilitas Vokasi 200%: Siapa dan Kegiatan Apa
Wajib Pajak yang Berhak
Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran. Yang menjadi mitra adalah satuan pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma vokasi, atau balai latihan kerja.
Perlu digarisbawahi bahwa fasilitas ini tidak terbatas pada perusahaan manufaktur besar. Restoran yang menerima siswa SMK jurusan tata boga, hotel yang menerima siswa perhotelan, kantor akuntan yang menerima mahasiswa diploma akuntansi, sampai bengkel yang menerima siswa teknik otomotif berpotensi memenuhi syarat, sepanjang kompetensi yang diajarkan termasuk dalam daftar kompetensi tertentu yang diatur dan perjanjian kerja samanya dibuat dengan benar.
Biaya yang Bisa Diperhitungkan
Biaya yang dapat diperhitungkan mencakup beberapa kelompok. Pertama, penyediaan fasilitas fisik khusus untuk kegiatan praktik kerja dan pemagangan, termasuk penyusutan atas harta berwujud yang dipakai. Kedua, instruktur atau pengajar yang ditugaskan membimbing peserta. Ketiga, barang dan bahan yang habis dipakai selama kegiatan berlangsung. Keempat, honorarium atau pembayaran sejenis kepada peserta didik. Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta.
Perhatikan bahwa biaya yang diakui adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dan dapat dibuktikan dengan dokumen. Perusahaan tidak bisa mengestimasi atau menaksir nilai kontribusinya. Ini berarti pencatatan biaya kegiatan magang harus dipisahkan sejak awal, bukan direkonstruksi di akhir tahun.
Syarat yang Harus Dipenuhi
Ada tiga syarat pokok yang tidak bisa ditawar. Pertama, harus ada perjanjian kerja sama tertulis antara perusahaan dan satuan pendidikan atau balai latihan kerja, yang dibuat sebelum kegiatan dimulai. Kedua, perusahaan tidak boleh dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak saat fasilitas dimanfaatkan. Ketiga, perusahaan harus telah menyampaikan surat keterangan fiskal, yang pada dasarnya berarti kewajiban perpajakannya harus dalam keadaan patuh.
Syarat kedua sering menjadi penghalang. Karena tambahan pengurangan hanya bisa dinikmati bila perusahaan dalam posisi laba, perusahaan rintisan yang masih merugi tidak dapat langsung memanfaatkan fasilitas ini di tahun berjalan. Bagi perusahaan yang labanya tipis, penting menghitung terlebih dahulu apakah tambahan pengurangan akan membuat posisi menjadi rugi, karena dalam kondisi tersebut fasilitas tidak dapat diterapkan.
Fasilitas Litbang 300%: Struktur dan Tahapannya
Fasilitas penelitian dan pengembangan bekerja dengan struktur yang lebih berjenjang. Selain pengurangan biaya normal 100%, terdapat pengurangan tambahan yang diberikan secara bertahap berdasarkan capaian kegiatan litbang tersebut.
Tambahan pertama diberikan atas pelaksanaan kegiatan litbang itu sendiri. Tambahan berikutnya diberikan apabila kegiatan menghasilkan kekayaan intelektual berupa paten atau hak perlindungan varietas tanaman, dengan besaran berbeda antara pendaftaran dalam negeri dan luar negeri. Tambahan berikutnya lagi diberikan apabila kegiatan mencapai tahap komersialisasi, dan tambahan terakhir apabila litbang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi di Indonesia. Total akumulasi seluruh tambahan tersebut dibatasi sehingga pengurangan keseluruhan tidak melebihi 300%.
Struktur bertahap ini berarti sebuah kegiatan litbang bisa mendapat tambahan yang berbeda-beda di tahun yang berbeda, sesuai capaian yang diraih. Perusahaan yang baru memulai riset mendapat tambahan awal, dan ketika beberapa tahun kemudian patennya terbit, tambahan berikutnya bisa dimanfaatkan.
Kegiatan litbang yang memenuhi syarat juga tidak bebas. PMK 153/2020 menetapkan fokus dan tema tertentu yang menjadi prioritas nasional, mencakup bidang seperti pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta material maju. Kegiatan pengembangan produk yang tidak masuk dalam fokus tersebut tidak otomatis memenuhi syarat.
Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Vokasi
Mari gunakan contoh sebuah hotel di Bali. PT Sanur Hospitality memiliki laba fiskal sebelum fasilitas sebesar Rp 4.000.000.000. Sepanjang tahun, hotel ini menyelenggarakan program pemagangan bagi siswa SMK perhotelan dan mengeluarkan biaya total Rp 600.000.000, terdiri dari honorarium peserta, honorarium instruktur, bahan praktik, dan biaya sertifikasi kompetensi.
Dalam perhitungan normal, biaya Rp 600.000.000 sudah menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga laba fiskal Rp 4.000.000.000 tersebut sudah memperhitungkannya. Dengan fasilitas super tax deduction, hotel berhak atas tambahan pengurangan 100% yaitu Rp 600.000.000 lagi.
Maka penghasilan kena pajak menjadi Rp 4.000.000.000 dikurangi Rp 600.000.000 sama dengan Rp 3.400.000.000. Dengan tarif PPh Badan 22%, pajak terutang turun dari Rp 880.000.000 menjadi Rp 748.000.000. Penghematan pajaknya Rp 132.000.000, murni dari kegiatan yang memang sudah dilakukan hotel tersebut.
Perhatikan bahwa penghematan Rp 132.000.000 ini diperoleh tanpa pengeluaran kas tambahan sepeser pun. Yang dibutuhkan hanyalah perjanjian kerja sama yang benar, pencatatan biaya yang terpisah, dan pelaporan yang tepat waktu.
Langkah Administratif yang Harus Dijalankan
Sebelum Kegiatan Dimulai
Susun perjanjian kerja sama tertulis dengan satuan pendidikan atau balai latihan kerja. Perjanjian ini harus memuat identitas para pihak, kompetensi yang akan diajarkan, jumlah peserta, dan jangka waktu kegiatan. Perjanjian yang dibuat setelah kegiatan berjalan berisiko ditolak sebagai dasar fasilitas.
Selama Kegiatan Berlangsung
Buat kode akun atau pusat biaya tersendiri untuk menampung seluruh pengeluaran terkait kegiatan vokasi. Simpan bukti pengeluaran, daftar hadir peserta, jadwal pembimbingan, dan dokumen sertifikasi. Dokumentasi ini yang akan diminta apabila fasilitas dipertanyakan di kemudian hari.
Saat Pelaporan
Pastikan surat keterangan fiskal tersedia dan masih berlaku. Sampaikan laporan biaya kegiatan sesuai format yang diatur dalam lampiran PMK yang berlaku, dan cantumkan pengurangan tambahan secara benar dalam SPT Tahunan PPh Badan. Kesalahan penempatan angka dalam SPT adalah penyebab koreksi yang sering terjadi meskipun substansi kegiatannya sudah benar.
Kesalahan yang Membuat Fasilitas Gagal Dimanfaatkan
Kesalahan pertama dan paling umum adalah mencampur biaya kegiatan vokasi dengan biaya operasional biasa. Ketika biaya honorarium peserta magang tercatat dalam akun beban gaji umum, memisahkannya kembali di akhir tahun hampir mustahil dilakukan secara meyakinkan.
Kesalahan kedua adalah tidak memiliki perjanjian kerja sama, atau memiliki perjanjian yang terlalu umum tanpa merinci kompetensi dan jangka waktu. Perjanjian adalah dokumen inti fasilitas ini, bukan formalitas.
Kesalahan ketiga adalah menerapkan fasilitas ketika perusahaan dalam posisi rugi fiskal. Fasilitas tidak dapat dimanfaatkan dalam kondisi tersebut, dan penerapan yang keliru akan dikoreksi.
Kesalahan keempat adalah mengasumsikan bahwa semua kompetensi memenuhi syarat. Daftar kompetensi tertentu diatur dalam lampiran peraturan, dan kegiatan pelatihan yang tidak masuk daftar tersebut tidak berhak atas fasilitas meskipun manfaat sosialnya nyata.
Kesalahan kelima adalah terlambat atau tidak menyampaikan laporan biaya. Kewajiban pelaporan bersifat administratif tetapi konsekuensinya substantif, karena fasilitas dapat dianggap tidak sah tanpa pelaporan yang memadai.
FAQ Seputar Super Tax Deduction
Apakah UMKM dengan PPh Final 0,5% bisa memakai fasilitas ini?
Tidak. Fasilitas ini berupa pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga hanya relevan bagi Wajib Pajak yang menghitung pajaknya dengan tarif umum berdasarkan pembukuan. Wajib Pajak yang menggunakan PPh Final tidak menghitung penghasilan kena pajak sehingga tidak ada yang bisa dikurangi.
Berapa lama proses mendapatkan fasilitas vokasi?
Fasilitas vokasi tidak memerlukan persetujuan permohonan seperti sebagian insentif lain. Yang diperlukan adalah pemenuhan syarat dan penyampaian laporan biaya. Namun tetap diperlukan surat keterangan fiskal, dan waktu penerbitannya bergantung pada kepatuhan perpajakan perusahaan.
Apakah biaya magang tahun-tahun sebelumnya bisa diklaim mundur?
Fasilitas diterapkan pada tahun pajak saat biaya dikeluarkan dan syarat terpenuhi. Biaya tahun-tahun sebelumnya yang tidak memenuhi syarat administratif pada saat itu, terutama ketiadaan perjanjian kerja sama, sulit diklaim di kemudian hari.
Apakah bisa memanfaatkan fasilitas vokasi dan litbang sekaligus?
Bisa, sepanjang masing-masing memenuhi syaratnya sendiri. Keduanya diatur dalam PMK yang berbeda dengan dokumen dan pelaporan yang terpisah, sehingga harus dikelola sebagai dua berkas yang berbeda.
Bagaimana jika tambahan pengurangan membuat perusahaan jadi rugi?
Salah satu syarat adalah perusahaan tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pemanfaatan. Karena itu besaran tambahan pengurangan perlu dihitung terlebih dahulu untuk memastikan posisi tetap laba setelah fasilitas diterapkan.
Apakah honorarium untuk siswa magang wajib dipotong PPh 21?
Pemberian imbalan kepada peserta magang tetap tunduk pada ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai status dan besaran penghasilannya. Fasilitas super tax deduction tidak menghapus kewajiban pemotongan tersebut.
Apakah perusahaan asing atau PT PMA bisa memanfaatkannya?
Fasilitas ini terbuka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. PT PMA yang didirikan di Indonesia berstatus Wajib Pajak badan dalam negeri sehingga berhak memanfaatkannya sepanjang seluruh syarat terpenuhi.
Apakah pelatihan internal karyawan sendiri termasuk fasilitas ini?
Fasilitas vokasi ditujukan pada kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran yang melibatkan peserta dari satuan pendidikan atau balai latihan kerja. Pelatihan internal untuk karyawan sendiri tetap merupakan biaya yang dapat dikurangkan secara normal, tetapi tidak otomatis mendapat tambahan pengurangan.
Kesimpulan
Super tax deduction adalah salah satu insentif pajak dengan nilai terbesar yang tersedia bagi perusahaan di Indonesia, tetapi juga salah satu yang paling jarang dimanfaatkan. Penyebabnya bukan pada kerumitan perhitungannya, yang sebenarnya sederhana, melainkan pada disiplin administratif yang harus dibangun sebelum kegiatan dimulai.
Bagi perusahaan di Bali yang bergerak di perhotelan, kuliner, jasa, atau kerajinan, kegiatan menerima siswa magang sudah menjadi praktik yang lazim. Yang perlu ditambahkan hanyalah perjanjian kerja sama tertulis dengan sekolah, pemisahan pencatatan biaya, dan pelaporan yang tepat. Tiga hal ini yang mengubah kegiatan sosial menjadi penghematan pajak yang terukur.
Langkah paling praktis adalah memulai dari perencanaan tahun berikutnya. Identifikasi program magang yang akan dijalankan, siapkan perjanjian kerja samanya sekarang, dan buat kode biaya khusus sejak awal tahun. Dengan persiapan itu, fasilitas dapat dimanfaatkan tanpa perlu rekonstruksi dokumen yang melelahkan menjelang batas waktu pelaporan.
Butuh bantuan terkait pajak atau laporan keuangan?
Tim Nyoman Tax siap membantu mulai dari konsultasi, pembukuan, pelaporan pajak, tax planning, hingga pendampingan pemeriksaan pajak.
📍 Bali – Indonesia
💬 Hubungi Nyoman Tax via WhatsApp: klik di sini untuk chat sekarang
